PN ENREKANG

PEGAWAI

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Selengkapnya

BERITA/ KEGIATAN

PERINGATAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA DI SELURUH INDONESIA

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memerintahkan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk segera memenuhi permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya. Hal ini menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 03/LK-MA/02/2017 dan Surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung […]

Continue reading

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berperilaku adil Berperilaku jujur Berperilaku arif dan bijaksana Berintegritas tinggi Bertanggung jawab Menjunjung tinggi harga diri Berdisiplin tinggi Berperilaku rendah hati Bersikap profesional Selengkapnya: Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Continue reading

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

TUJUAN Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung NILAI-NILAI DASAR Transparansi Akuntabilitas Kemandirian Integritas Profesionalisme Religiusitas KEWAJIBAN […]

Continue reading

Hukuman Disiplin

TAHUN 2017  No.   Nama/NIP   Jabatan   Jenis Hukuman   Peraturan yang Dilanggar   Keterangan  1 2 3 4 5 6 —– N I H I L —– Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Continue reading

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita

Menindaklanjuti pengesahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita oleh Pengurus Ikatan Panitera Seluruh Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Manado pada tanggal 18 Oktober 2012, maka untuk menetapkan pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan […]

Continue reading

Tarif dan Jenis PNBP Hak-hak Kepaniteraan

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi […]

Continue reading

Prosedur Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana Kriteria Gugatan Sederhana Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila […]

Continue reading

Prosedur Perkara Perdata

Pendaftaran Gugatan/Permohonan Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya memasukkan dokumen berupa surat gugatan/permohonan kepada petugas di kepaniteraan perdata. Jumlah salinan surat gugatan/permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah dengan 4 (empat) salinan untuk majelis hakim dan arsip. Jika penggugat/pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum juga harus dilampirkan. Salinan […]

Continue reading