PENGADILAN NEGERI ENREKANG – Laman 5

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Selengkapnya

Prosedur Perkara Perdata

Pendaftaran Gugatan/Permohonan Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya memasukkan dokumen berupa surat gugatan/permohonan kepada petugas di kepaniteraan perdata. Jumlah salinan surat gugatan/permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah dengan 4 (empat) salinan untuk majelis hakim dan arsip. Jika penggugat/pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum juga harus dilampirkan. Salinan […]

Prosedur Perkara Pidana

Selengkapnya: Flowchart Prosedur Perkara Pidana, Banding, Kasasi, dan Proses Persidangan Perkara Pidana

Sambuatan Ketua

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehinnga dapat di luncurkannya website Pengadilan Negeri Enrekang dengan alamat www.pn-enrekang.go.id yang bertujuan memberi informasi bagi Para Pencari keadilan khususnya di kabupaten Enrekang dan pada umumnya masyarakat luas yang membutuhkan,Website ini Merupakan Implementasi dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik […]