Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Selengkapnya

BERITA

Prosedur Perkara Perdata

Pendaftaran Gugatan/Permohonan Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya memasukkan dokumen berupa surat gugatan/permohonan kepada petugas di kepaniteraan perdata. Jumlah salinan surat gugatan/permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah dengan 4 (empat) salinan untuk majelis hakim dan arsip. Jika penggugat/pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum juga harus dilampirkan. Salinan […]

Continue reading

Sambuatan Ketua

Assalamu’alaikum Warahmatullahi  Wabbarakatuh Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehinnga dapat di luncurkannya website Pengadilan Negeri Enrekang dengan alamat www.pn-enrekang.go.id yang bertujuan memberi informasi bagi Para Pencari keadilan khususnya di kabupaten Enrekang dan pada umumnya masyarakat luas yang membutuhkan,Website ini Merupakan Implementasi dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik […]

Continue reading

OUR TEAM

PN ENREKANG

HAKIM