PN ENREKANG

PEGAWAI

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Selengkapnya

BERITA/ KEGIATAN

BRIEFING PENGADILAN NEGERI ENREKANG KLAS II

Pada Hari Senin, Jam 09.30 WITA tanggal 12 Juni 2017 dilaksanankan Briefing yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Klas II dan di hadari oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Karyawan dan Karyawati, serta Honorer Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II. Briefing tersebut membahas mengenai temuan-temuan yang di dapatkan oleh Tim Pengawas di masing-masing bagian pada […]

Continue reading

KUNJUNGAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA PENGADILAN NEGERI ENREKANG KLAS II

Pada Hari Kamis dan Jum’at tanggal 8 dan 9 Juni 2017, Pengadilan Negeri Enrekang Klas II telah menerima kunjungan Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat  yang dipimpin oleh Bapak Mohammad Lutfi, SH, MH Sebagai Hakim Tinggi Pengawas dan di dampingi oleh Bapak Saparuddin, SH sebagai sekretaris. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengawasan […]

Continue reading

RAPAT BULANAN JUNI 2017

Pada hari Selasa 6 Juni 2017 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Enrekang Klas II, telah dilaksanakan rapat bulanan untuk priode bulan juni 2017. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Klas II yaitu Bapak Muhammad Yusuf Karim, SH. M.Hum. di dampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Klas II yaitu Bapak Arif […]

Continue reading

PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI NOMOR : 60/SEK/SK/XII/2015 tentang PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG pada SATKER di LINGKUNGAN MA dan BADAN PERADILAN yang BERADA di BAWAHNYA

Berdasarkan petikan keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/12/2015 tanggal 23 Desember 2015. Adapun surat keputusan tersebut mengenai Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan petikan surat keputusan perihal tersebut diatas.(indah/humas) Selengkapnya LAMPIRAN_1.pdf LAMPIRAN_2.pdf Sumber (Link MA-RI) Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Continue reading

PENYAMPAIAN SALINAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR TAHUN 45 TAHUN 2016

Jakarta-Humas , Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Presiden Pada Tanggal 14 Mei 2016. Adapun kami lampirkan Surat dan Peraturan Predisen Nomor 45 Tahun 2016. (sf/rnd)   Selengkapnya okey.pdf Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Continue reading

PERINGATAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA DI SELURUH INDONESIA

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memerintahkan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk segera memenuhi permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya. Hal ini menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 03/LK-MA/02/2017 dan Surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung […]

Continue reading

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berperilaku adil Berperilaku jujur Berperilaku arif dan bijaksana Berintegritas tinggi Bertanggung jawab Menjunjung tinggi harga diri Berdisiplin tinggi Berperilaku rendah hati Bersikap profesional Selengkapnya: Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Continue reading

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

TUJUAN Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung NILAI-NILAI DASAR Transparansi Akuntabilitas Kemandirian Integritas Profesionalisme Religiusitas KEWAJIBAN […]

Continue reading