- Views 91079
- Likes 4
- Rating 12345


HAKIM


PN ENREKANG













PEGAWAI
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Syarat & Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
BERITA/ KEGIATAN
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
TUJUAN Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung NILAI-NILAI DASAR Transparansi Akuntabilitas Kemandirian Integritas Profesionalisme Religiusitas KEWAJIBAN […]
Hukuman Disiplin
TAHUN 2017 No. Nama/NIP Jabatan Jenis Hukuman Peraturan yang Dilanggar Keterangan 1 2 3 4 5 6 —– N I H I L —– Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
Menindaklanjuti pengesahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita oleh Pengurus Ikatan Panitera Seluruh Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Manado pada tanggal 18 Oktober 2012, maka untuk menetapkan pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan […]
Tarif dan Jenis PNBP Hak-hak Kepaniteraan
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp) A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi […]
Prosedur Gugatan Sederhana
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana Kriteria Gugatan Sederhana Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila […]
Prosedur Perkara Perdata
Pendaftaran Gugatan/Permohonan Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya memasukkan dokumen berupa surat gugatan/permohonan kepada petugas di kepaniteraan perdata. Jumlah salinan surat gugatan/permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah dengan 4 (empat) salinan untuk majelis hakim dan arsip. Jika penggugat/pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum juga harus dilampirkan. Salinan […]
Prosedur Perkara Pidana
Selengkapnya: Flowchart Prosedur Perkara Pidana, Banding, Kasasi, dan Proses Persidangan Perkara Pidana Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Sambuatan Ketua
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehinnga dapat di luncurkannya website Pengadilan Negeri Enrekang dengan alamat www.pn-enrekang.go.id yang bertujuan memberi informasi bagi Para Pencari keadilan khususnya di kabupaten Enrekang dan pada umumnya masyarakat luas yang membutuhkan,Website ini Merupakan Implementasi dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik […]
INFORMASI CEPAT
SURVEI

