Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.
Lampiran Pengumuman
Sumber Website Mahkamah Agung dan PT. Makassar
Jakarta – Humas, Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 135/BUA/KP.00.2/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengumuman Penerimaan Calon Hakim yang ditujukan kepada Yang Terhormat 1. Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung RI. 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut. (IT)
Dokumen
Berdasarkan petikan keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/12/2015 tanggal 23 Desember 2015. Adapun surat keputusan tersebut mengenai Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan petikan surat keputusan perihal tersebut diatas.(indah/humas)
Selengkapnya
Jakarta-Humas , Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Presiden Pada Tanggal 14 Mei 2016. Adapun kami lampirkan Surat dan Peraturan Predisen Nomor 45 Tahun 2016. (sf/rnd)
Selengkapnya
Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memerintahkan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk segera memenuhi permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya. Hal ini menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 03/LK-MA/02/2017 dan Surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 48A/SEK/KU.00/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 terkait permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya.
Bagi Pengadilan yang disiplin mengirimkan dokumen dan dinyatakan benar, maka Sekretaris Mahkamah Agung akan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Sedangkan bagi pengadilan yang telah mengirimkan namun masih terdapat kesalahan, akan diminta melakukan perbaikan dan agar segera mengirimkan dokumen perbaikan tersebut.
Daftar Pengadilan yang sudah dan belum mengirimkan dokumen terlampir. (humas)
Dokumen
