DAFTAR NAMA PELANGGARAN LALULINTAS 24 OKTOBER 2019 PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II.
Category Archives: Pengumuman Umum
AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II
HIMBAUAN PEMBUATAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI
Jakarta- Humas MA: Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Sumber : Website MA
Audio Pengumuman Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 9 TAHUN 2018. TENTANG PUBLIKASI PERESMIAN OPERASIONAL PENGADILAN BARU
Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018. Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release. 1. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane. 2. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. 85 Pengadilan Baru Bertekad Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat. dan 4. 50 Pengadilan Agama dan 3 Mahkamah Syar’iyah Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat.
Dokumen
Sumber : Website Mahkamah Agung
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018
Tentang:
PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN Klik disini
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X
Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.
Lampiran Pengumuman
Sumber Website Mahkamah Agung dan PT. Makassar
Pengumuman Penerimaan Calon Hakim
Jakarta – Humas, Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 135/BUA/KP.00.2/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengumuman Penerimaan Calon Hakim yang ditujukan kepada Yang Terhormat 1. Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung RI. 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut. (IT)
Dokumen
PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI NOMOR : 60/SEK/SK/XII/2015 tentang PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG pada SATKER di LINGKUNGAN MA dan BADAN PERADILAN yang BERADA di BAWAHNYA
Berdasarkan petikan keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/12/2015 tanggal 23 Desember 2015. Adapun surat keputusan tersebut mengenai Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan petikan surat keputusan perihal tersebut diatas.(indah/humas)
Selengkapnya
Sumber (Link MA-RI)
PENYAMPAIAN SALINAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR TAHUN 45 TAHUN 2016
Jakarta-Humas , Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Presiden Pada Tanggal 14 Mei 2016. Adapun kami lampirkan Surat dan Peraturan Predisen Nomor 45 Tahun 2016. (sf/rnd)
Selengkapnya
PERINGATAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA DI SELURUH INDONESIA
Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memerintahkan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk segera memenuhi permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya. Hal ini menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 03/LK-MA/02/2017 dan Surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 48A/SEK/KU.00/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 terkait permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya.
Bagi Pengadilan yang disiplin mengirimkan dokumen dan dinyatakan benar, maka Sekretaris Mahkamah Agung akan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Sedangkan bagi pengadilan yang telah mengirimkan namun masih terdapat kesalahan, akan diminta melakukan perbaikan dan agar segera mengirimkan dokumen perbaikan tersebut.
Daftar Pengadilan yang sudah dan belum mengirimkan dokumen terlampir. (humas)
Dokumen