AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II

 

HIMBAUAN PEMBUATAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI

Jakarta- Humas MA: Sesuai       dengan       Keputusan         Ketua        Mahkamah         Agung        Nomor 58/KMA/SK/III/2019    tentang   Pedoman  Pembangunan    Zona   Integritas    Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi   (WBK)   dan  Wilayah  Birokrasi   Bersih  dan  Melayani (WBBM)  Pada Mahkamah Agung  dan Badan  Peradilan Di Bawahnya,  khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan  jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah  peringatan  tentang  anti  gratifikasi  (objek  pendengar utama  yaitu  seluruh masyarakat) yang diperdengarkan  setiap  akan dimulainya persidangan, serta  sebuah  himbauan  tentang  penolakan  gratifikasi   (objek   pendengar  seluruh aparatur pengadilan)  yang diperdengarkan beberapa kali  dalam sehari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Dokumen

Sumber : Website MA

Audio Pengumuman Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

 

 


SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 9 TAHUN 2018. TENTANG PUBLIKASI PERESMIAN OPERASIONAL PENGADILAN BARU

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018. Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release. 1. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane. 2. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. 85 Pengadilan Baru Bertekad Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat. dan 4. 50 Pengadilan Agama dan 3 Mahkamah Syar’iyah Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat.

 Dokumen


PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X

Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.

Lampiran Pengumuman

Sumber Website Mahkamah Agung dan PT. Makassar


Pengumuman Penerimaan Calon Hakim

Jakarta – Humas, Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 135/BUA/KP.00.2/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengumuman Penerimaan Calon Hakim yang ditujukan kepada Yang Terhormat 1. Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung RI. 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut. (IT)

Dokumen


PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI NOMOR : 60/SEK/SK/XII/2015 tentang PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG pada SATKER di LINGKUNGAN MA dan BADAN PERADILAN yang BERADA di BAWAHNYA

Berdasarkan petikan keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/12/2015 tanggal 23 Desember 2015. Adapun surat keputusan tersebut mengenai Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan petikan surat keputusan perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Selengkapnya

Sumber (Link MA-RI)

PERINGATAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA DI SELURUH INDONESIA

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memerintahkan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk segera memenuhi permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya. Hal ini menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 03/LK-MA/02/2017 dan Surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 48A/SEK/KU.00/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 terkait permintaan dokumen pemeriksaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya.

Bagi Pengadilan yang disiplin mengirimkan dokumen dan dinyatakan benar, maka Sekretaris Mahkamah Agung akan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Sedangkan bagi pengadilan yang telah mengirimkan namun masih terdapat kesalahan, akan diminta melakukan perbaikan dan agar segera mengirimkan dokumen perbaikan tersebut.

Daftar Pengadilan yang sudah dan belum mengirimkan dokumen terlampir. (humas)

Dokumen

Peringatan_PNBP_SekMA.pdf