Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Ikuti Upaca Virtual HUT Mahkamah Agung Ke-75

Memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 75 Pengadilan Negeri Enrekang kelas II mengikuti upacara virtual HUT Mahkamah Agung Ke- 75 di ruang pertemuan Pengadilan Negeri Enrekang, Rabu (19/8) pagi.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Enrekang dengan mematuhi protokol kesehatan.

Ketua Pengadilan Negeri Enrekang, Karsena, S.H., M.H. didampingi Wakilnya Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H. Menyampaikan dengan semangat HUT Mahkamah Agung ke 75, diharapkan Pengadilan dapat memberikan motivasi dan optimalisasi terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Enrekang.

Dalam kesempatan ini Ketua Pengadilan juga menyampaikan mengajak warga peradilan untuk memberikan layanan terbaik kepada para penerima layanan peradilan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi.

“Dimasa Covid19, Mahkamah Agung memberikan motivasi dan optimalisasi terhadap pelayanan dipengadilan Negeri Enrekang, untuk mengimplementasikan aplikasi yang diluncurkan MA pada HUT Mahkamah Agung,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan aplikasi yang telah disediakan, yang merupakan pembaharuan dari aplikasi sebelumnya seperti e-Court, era terang, direktori putusan untuk mengambil putusan. Aplikasi tersebut dibuat untuk memberikan kenyamanan, kelancaran, kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang mengkases peradilan secara umum khususnya masyarakat Enrekang dimasa pandemi Covid19.

“Semoga dengan semangat persaudaraan dan kerja keras, kita tingkatkan lagi kinerja dimana peradilan sudah memasuki era modern berbasis teknologi sesuai dengan motto HUT MA ke 75, “optimalisasi peradilan modern berkelanjutan merespon pandemi Covid19 “,  demikian katanya.


Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Mengikuti Upacara HUT RI Ke 75 Secara Virtual

Sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1396/SEK/HM.01.2/8/2020, Hal Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan HUTke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 12 Agustus 2020, Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Karsena, S.H., M.H., menunjuk langsung beberapa Hakim dan ASN PN Enrekang untuk mengikuti Upacara Peringatan ke-75 Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih secara virtual di ruang pertemuan Pengadilan Negeri Enrekang dan selebihnya agar mengikuti upacara dirumah masing-masing.

Upacara Peringatan ke-75 Detik-detik Proklamasi dikuti secara virtual dikarenakan saat ini sedang dalam masa pendemi Covid-19. Dimulai pukul 10.00 WIB, secara khidmat peserta upacara di Pengadilan Negeri Enrekang mengikutinya. Upacara ini pengibaran ini berlangsung lebih kurang selama 1 jam.

Pada pukul 17:00 WIB kembali peserta upacara dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II, Karsena, SH., MH, mengikuti Upacara Penurunan Bendara Sang Merah Putih secara virtual di Istana Negara


Rapid Test Pegawai Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

Enrekang, Senin (06/07/2020) Pada hari Selasa, 07 Juli 2020,untuk mencegah penyebaran Covid-19  sekitar pukul 10.00 WITA Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II mengadakan  Rapid Test Covid-19 untuk seluruh pegawai dan PPNPN di Ruang Sidang Chakra  Gedung Pengadilan Negeri Enrekang yang bekerja sama dengan tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

Pemeriksaan Rapid Test yang bertujuan sebagai langkah awal untuk men-screening seluruh pegawai yang ada di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Enrekang dan memastikan apakah yang bersangkutan dalam kondisi aman dan sehat atau dalam kondisi reaktif Covid-19. Setelah dilakukan pemeriksaan, Alhamdulillah  tidak terdapat hasil yang reaktif terhadap hasil Rapid Test seluruh Pegawai dan Honorer Pengadilan Negeri Enrekang.


Pencanangan Zona Integritas & Launching Aplikasi SIMANIS Pengadilan Negeri Enrekang

Pada Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, telah dilaksanakan Acara Pencanangan Zona Integritas & Launching Aplikasi SIMANIS Pengadilan Negeri Enrekang yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas bertempat di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II dengan tetap mengikuti protokoler Covid-19.


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR MELALUI TELEKONFERENS

Makassar-Redaksi : Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri wilayah hukumnya melalui telekonferens, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2020. Pembinaan dan pengawasan melalui telekonferens ini dilatarbelakangi pada arahan dalam pidato Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 tanggal 12 Mei 2020 dan pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui telekonferens tanggal 20 Mei 2020, bahwa akan mengintensifkan fungsi Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam situasi masa pandemi COVID-19 ini untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya diefektifkan melalui telekonferens.

 

Pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Pengadilan Negeri ini, dilaksanakaan dengan dihadiri oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar berserta Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Sekretaris Tim masing-masing. Dalam pembinaannya, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas aparatur peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar senantiasa menjaga kedisiplinan (PERMA No. 7, 8 dan 9 Tahun 2016, PP No. 53 Tahun 2010 dan SK KMA No. 071 Tahun 2008 jo. SK KMA No 069 Tahun 2009 serta Maklumat KMA No. 1 Tahun 2017) dengan moral akhlak dan moral kinerja sehingga dapat dikatakan sebagai pemimpin dan aparatur berkinerja yang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa terkait pelaksanaan tugas persidangan dan penyelesaian perkara di masa kondisi pandemi COVID-19, selain tetap berpedoman pada ketentuan PERMA dan SEMA yang telah ditetapkan dapat dilakukan persidangan secara telekonferens dengan berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 namun dengan cermat untuk melihat sikap batin dari terdakwa yang disidangkan, dan agar terkoordinasi dengan baik maka setiap Hakim wajib untuk membuat court calender. Ditambahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam pembinaannya, dalam posisi juga selaku koordinator pengawasan, Quality Management Representative Akreditasi Penjaminan Mutu dan Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menyampaikan untuk memperhatikan kedisiplinan pengisian aplikasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) nya dengan memonitor melalui aplikasi Management Information System (MIS) SIPP, penyampaian laporan hasil pengawasan bidangnya secara berkala dan berjenjang, tetap mempertahankan sistem dan pola kerja diterapkan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu, dan tetap menjaga zona integritas baik secara personal aparaturnya maupun lingkungan kerjanya. Juga untuk diperhatikan penyerapan anggarannya agar dikelola tepat guna dan tepat sasaran.


Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum

 

Enrekang, Jumat 29 Mei 2020, bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II, Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Bapak Karsena, S.H., M.H. mengambil sumpah jabatan dan pelantikan kepada Ibu Nurcaya, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II. Acara ini dihadiri oleh sebagian Aparatur Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II, dengan tetap menerapkan social distancing dan memperhatikan himbauan pemerintah mengenai protokol dalam penanganan kasus penyebaran virus corona.

 

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II mengucapkan selamat bertugas dan bergabung di keluarga besar Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II kepada Panitera Muda Hukum yang baru dilantik. Dalam kesempatan ini pula, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II memberikan Pengarahan, marilah kita bekerja secara professional, Amanah dan ikhlas berdasarkan tupoksi masing-masing, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan memupuk rasa kebersamaan, terutama dalam hal pekerjaan, serta mensyukuri segala apa yang sudah kita dapat.

 


Ditengah pandami Covid-19, Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Lantik 4 Hakim

Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II melantik 4 (empat) orang Hakim, Senin, (27/4/ 2020.)

Pelantikan ini berdasarkan pada surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 540/DJU/KP.04.5/3/2020 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum.

Keempat orang Hakim tersebut masing-masing adalah Afif Dewa Brata Panjaitan S.H, Pungky Wibowo S.H., Muhammad Ridwan Siregar S.H., dan Zulkifli Rahman S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Karsena S.H., M.H. mengungkapkan, di tengah Pandemi Corona Virus 2019 (Covid 19) yang tengah menyebar, Pengambilan Sumpah dan Pelantikan sebagai hakim terpaksa sesuai arahan pemerintah pusat. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim mengharuskan pelantikan secara berjarak.


PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II

Pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 pukul 13.00 WIT bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II dilaksanakan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II an. KAMARIAH, S.H. NIP. 196012311991032008.

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II dihadiri oleh para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II. Dalam pencegahan dan penyebaran virus covid-19, acara dilaksanakan sesuai dengan protocol keamanan kesehatan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan RI. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II, pembacaan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Karsena, S.H., M.H. Selesai prosesi Pelantikan dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan yang disaksikan oleh dua orang saksi yakni Khadijah Amalzain Rumalean,S.H., M.H. dan Muh. Yunus, S.Pd,S.H. serta Rohaniwan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah kemudian pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat yang baru dilantik.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan ditutup dengan pembacaan do’a oleh Rohaniawan dilanjutkan dengan sambutan dan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II dilanjutkan dengan serah terima jabatan panitera dan acara terakhir adalah sesi foto bersama dengan pejabat yang baru dilantik.

 


RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MAKASSAR – HUMAS MA: Dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dengan Empat Peradilan Se Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 02 Maret 2020 berlangsung di aula Pengadilan Tinggi Makassar.

Rapat kerja kali ini meminta penjelasan pagu anggaran 2020  yang diterima serta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mengoptimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer III-16 Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, serta meminta penjelasan mengenai perkara-perkara yang menonjol di Empat Peradilan Provinsi Sulawesi Selatan dan sejauh mana penanganannya.

Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH, Ketua Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Syamsul Hadi,SH, Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol. C.H.K. Adeng, S.Ag.,SH, semua beserta jajarannya pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Komisi III DPR RI yang melakukan Rapat Kerja tersebut yakni;

  1. Dr. Ir. H. Adies Kadier, SH.,M.Hum
  2. Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH
  3. Bambang, DH
  4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH.,M.Kn
  5. Supriansa, SH.,MH
  6. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT
  7. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
  8. H. Rahmat Muhajirin, SH
  9. Eva Yuliana, M.Si
  10. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn
  11. H. Santoso, SH
  12. Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
  13. Sarifuddin Sudding, SH.,MH

Setelah rapat kerja dibuka oleh Ketua Tim, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH, memberikan informasi kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI bahwa kebijakan strategis manajemen penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal adalah; Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara serta Pelayanan Publik yang prima.

Paparan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH menyampaikan bahwa kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat yaitu; kebutuhan anggaran untuk rehab gedung kantor karena sudah tidak sesuia dengan standar prototype  Pengadilan disamping gedung kantor sudah tidak bisa menampung kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun strategi transparansi penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal yang digunakan untuk penyelesaian perkara dengan tepat waktu diantaranya adalah dengan jalan mengaktifkan penggunaan program aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) baik pada tingkat Pengadilan Tigkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, paparan ketiga dari Ketua Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Syamsul Hadi,SH menyampaikan program yang menjadi skala prioritas tahun 2020 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung yaitu perangkat pengolah data komunikasi pengadaan komputer PC untuk Panitera, serta program peningkatan SDM.

Hal yang yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol. C.H.K. Adeng, S.Ag.,SH terkait kebutuhan tenaga SDM. Menurutnya sesuai struktur organisasi berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015, jabatan struktural dibagian Kepaniteraan yang belum terisi secara lengkap yaitu jabatan Panitera Muda Hukum.

Rapat kerja yang berlangsung hingga pukul 18.00 wita, diakhiri dengan foro bersama Tim Komisi III DPR RI dengan para Ketua pada 4 (empat Peradilan) se wilayah Sulawesi Selatan beserta jajarannya. (enk/RS/Photo: rvs)